Galeri

Terkait Jaringan Utilitas DPRD Surabaya Nilai Pemkot Lemah Koordinasi Dengan BUMN


brt620919960

Vincencius Awey

MCNN,Surabaya – Kalangan DPRD Surabaya menilai koordinasi pemerintah kota dengan BUMN yang bergerak dalam jaringan utilitas, seperti PLN, telkom dan Perusahaan Gas Negara masih lemah.

Pasalnya, hingga kini  sedikitnya 8 proyek pembangunan Box Culvert dan pedestrian pengerjaannya terkendala oleh tersendatnya proses pemindahan jaringan utilitas yang ada di sekitar kawasan tersebut.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Vinsensius Awey, mengungkapkan, kalangan dewan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah kota dengan Instansi jaringan utilitas.

Karena pihaknya  mendapat keluhan masyarakat, akibat banyak proyek mangkrak yang mengganggu arus lalu lintas maupun dikhawatirkan menimbulkan banjir.

“Ini kan memasuki musim penghujan, jika tak selesai bisa banjir, macet dan sebagainya,” terangnya. Rabu(5/10/2016)

Awey mengungkapkan, dari beberapa jaringan utilitas yang tertanam, sebagian besar kendala pengerjaan proyek diakibatkan oleh jaringan PLN.

Namun demikian, ia menyayangkan proses komunikasi dan koordinasi antar instansi plat merah, sehiingga mengakibatkan proyek tak segera selesai.

“Dari pertemuan pertama hingga kedua ini, isinya saling lempar satu sama lain. Yang satu sudah terima surat, yang lain belum, kemudanyang satu sudah koordinasi, lainnya belum,” ungkapnya

Politisi Partai Nasdem ini menyarankan, pada taun 2017, setelah APBD disahkan, pemerintah kota segera mengajak duduk bersama instansi jaringan utilitas guna membahas program kerja yang akan dilaksanakan. Agar, instansi terkait sudah menyiapkan anggaran untuk pemindahan utilitasnya.

“Jadi nanti sudah tidak ada lagi, alasan kekurangan anggaran, kemudian belum ada persetujuan. Ini konyol,” katanya

Senada dengan itu, Agung Prasodjo menegaskan , mangkraknya sejumlah proyek boxculvert akibat perencanaan pemerintah kota yang lemah.

“Jika jalan, pasti gak ada persoalan-persoalan yang muncul. Misal jalan macet dan sebagainya,” ujar Politisi Partai Golkar

Menanggapi pernyataan kalangan dewan, Ridlo Noor Wahab, Kabid Penguji dan Pengawasan Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan mengakui, bahwa ada beberapa kendala dalam pengerjaan proyek pembangunan.

Selain kondisi jaringan utilitas yang sudah eksisting, sejak tahun 2015, keluar Perwali yang mengatur pemindahan jaringan utilitas menjadi  tanggung jawab instansi terkait.

“Dengan fasilitas Komisi C ini, ke depan (instansi jaringan utilitas ) sudah bisa mempersiapkan diri bagaimana membangun kota,” terangnya

Beberapa proyek pembangunan yang terkendala, diantaranya berada di kawasan Arif Rahman Hakim, Sidotopo Wetan, Ngagel, Prapen, Indrapura, serta bundaran dlog.

“Di bundaran dolog soal saluran sudah tersambung, hanya pelebaran belum bisa karena Dolog masih izin ke Dolog pusat,” ungkapnya

Ridlo mengakui, dengan mangkraknya pembanguan froantage road di bundaran Dolog mengakibatkan kemacetan di sekitar kawasan itu.

DPUPMB telah berupaya melakukan komunikasi dengan Dolog kurang lebih hingga 2 tahun, namun hingga kini belum ada titik terang penyelesaian soal penyiapan lahan yang akan digunakan untuk froantage road.*Ajisurya.

Komentar ditutup.