Galeri

Dewan Tuntut Bongkar Panel Blok


Jpeg

Jpeg

MCNN,Surabaya – Dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengenai sengketa jalan antara warga Tempurejo dengan PT AGB dan PT AKY.

“Saya mohon untuk dibongkar dulu, kalau nanti seumpama ada masalah hukum, ya, nanti kita urus belakangan,” kata Bukhori Imron Wakil Ketua Komisi C.

Masih kata Bukhori, jalan yang saat ini dipersoalkan oleh warga sebenarnya bukan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Perairan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Keluhan warga harus dijawab dengan pembongkaran, karena itulah keinginan warga yang tinggal di sana,” ungkapnya. “Kita tidak mau menunggu dan mentah lagi, makannya kita kasih waktu 1 pekan,” tegasnya.

Arus Ramli perwakilan DPU Pengairan Pemprov Jatim meminta kelonggaran waktu dalam menerbitkan surat yang diminta Komisi C.

“Saya jamin tidak sampai 2 minggu selesai, setelah pulang dari sini langsung akan saya proses,” janjinya.

Arus menjelaskan, terkait pengeluaran izin pemakaian lahan oleh PT. AGB dan PT. AKY sudah sesuai prosedur. Bahkan pihaknya turut menggandeng Pemkot Surabaya dalam mengeluarkannya.

Arus memastikan tidak ada pelapasan aset. Untuk melepas aset berarti ada dana yang masuk ke kas negara.

M Syafik Camat Mulyorejo menyampaikan, pemakaian lahan oleh PT. AGB dan PT. AKY sudah sesuai prosedur. Mediasi yang pernah digelar, baik PT. AGW maupaun PT. AKY bisa menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan.

“Mereka bisa menunjukkan 2 bukti sertifikat kepemilikan. Sertifikatnya tahun 1996 dan tahun 2006. Itu dasar bukti yang ada,” terang Syafik.*PN

Komentar ditutup.