Galeri

PWI Jatim: Kepala Desa Jangan Takut Wartawan


brt152210959CNN_RI,Sidoarjo – Memperingati HPN (Hari Pers Nasional) 2015, Forum Wartawan Sidoarjo (Forwas) menggelar sarasehan dengan melibatkan camat dan kepala desa serta lurah se-Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo, Rabu (25/2/2015).

Sarasehan bertema “Menggali potensi desa melalui media massa professional dan beretika itu  menghadirkan dua nara sumber Ketua PWI Jatim Akhmad Munir dan penasihat hukum Sunarno Edi Wibowo. Hadir sebagai pembuka acara Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Wakilnya MG Hadi Sutjipto.

Akhmad Munir salah satu narsum menegaskan, media sangat bagus diajak kerja sama dalam menginformasikan terkait potensi yang ada di pedesaan. “Informasi yang diberitakan media, sangat cepat dapat dikenal oleh publik,” ucapnya.

Kehadiran pers yang profesional, jangan dianggap sebagai momok. Ujung dan tujuan wartawan profesional, mengabadi kepada masyarakat. “Hakekatnya, wartawan berkarya untuk kepentingan masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan,” imbuhanya.

Menyikapi wartawan yang tidak profesional, suka memeras dan tidak menjunjung kode etik jurnalis, Munir menandaskan kepada para penanya, dirinya meminta kepada kepala desa maupun instansi yang yang dirugikan, ditipu dan kriminal lalinnya, untuk melaporkan kasus itu ke aparat hukum.

“Wartawan profesional, di bawah perusahaan berbadan hukum PT, yayasan dan koperasi. Wartawan profesional dilindungi Undang-undang Pers,” terangnya.

Soal pemberitaan yang tidak berimbang, tambah dia, pihak yang diberitakan mempunyai hak jawab atas pemberitaan yang hanya sepihak tersebut. “Berita harus berimbang, akurat alias tidak boleh mengada-ada dan beretika,” tukas Kepala Kantor Berita Antara Biro Jatim itu.

Wartawan senior itu juga meminta kepada kepala desa agar tidak takut dengan yang namanya wartawan. Wartawan profesional itu selalu mempunyai etika baik dalam sikap dan saat bertugas.

Kepala desa jangan takut dengan wartawan yang mencari informasi di desa. Kalau dia benar-benar wartawan profesional, pasti beretika. Dan kepala desa juga berhak menolak diwawancarai apabila wartawan tersebut dari media tidak berbadan hukum dan wartawannya tidak memiliki sertifikasi uji kompetensi sebagai wartawan.

“Untuk Humas Pemkab Sidoarjo, harus tegas dan berani memberlakukan UU Pers dan arahan Dewan Pers. Wartawan yang tidak masuk dalam verifikasi mulai badan hukum medianya, komptensi dan lainnya, meski banyak musuh, harus berani bersikap untuk mencoretnya. Ini demi kebaikan dan kesehatan pers kedepan,” tegas Munir menganjurkan.

Sementara itu, penasihat hukum Sunarno Edy Wibowo menghimbau kepada kepala desa, pasca di sahkannya UU Perdes, agar berhati-hati dalam mengelola dana desa. Karena tidak tertata managemen yang baik, bisa terjerat dalam kasus korupsi. “Kepala desa harus faham isi UU Perdes,” saran Bowo sapaan akrap pengacara asal Surabaya itu.

Dia mencontohkan, dalam soal anggaran desa, yang berhak memegang uang adalah bendahara. Kepala desa tidak boleh memegang uang desa. “Kepala desa harus berhati-hati dalam mengelola anggaran dan penggunaannya,” pungkasnya.(deny)

Komentar ditutup.