Galeri

Dirut PDAM Surabaya Terancam Dicopot


kantorPDAMCNN_RI,Surabaya – Posisi Arifin Hamid Cs sebagai Dewan Pengawas terancam dicopot. Itu karena gugatan dewan pelanggan ke PTUN agar menganulir pengangkatan dewan pengawas telah dikabulkan dan mendapatkan putusan inkrah. Begitu pula dengan sejumlah direktur di PDAM Surya Sembada Surabaya, seperti Ashari Mardiono sebagai Direktur Utama, Soenarno sebagai Direktur pelayanan dan Loekman Hakim sebagai Direktur Keuangan akhirnya

Jika mengacu kepada Perda kota Surabaya no 2 th 2009 yang mengatur tentang structural jabatan di perusahaan daerah air minum (PDAM) Surabaya yang merujuk Permendagri no 2 th 2007, keberadaan anggota dewan pengawas (dewas) PDAM Surabaya yang kini diketuai oleh Arifin Hamid adalah cacat hukum karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Akibatnya, seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh dewan pengawas PDAM saat ini juga batal demi hukum. Misalnya mulai dari pengangkatan sejumlah posisi direktur termasuk produk kebijakan berupa program pelayanan pembayaran online yang kini sedang gencar di sosialisasikan.

Hal ini sudah pernah diingatkan oleh Ali Musyafak ketua dewan pelanggan kota Surabaya, agar walikota Surabaya segera menganulir pengangkatan dewan pengawas yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengangkatan sejumlah direktur di PDAM Suraya Sembada Surabaya, namun tidak pernah diindahkan. Sehingga Ali memutuskan untuk mengajukan gugatan melalui PTUN.

imagesHasilnya cukup mencengangkan, karena ternyata gugatan Ali Musyafak dikabulkan dan kini telah dikeluarkan putusan yang bersifat inkrah, agar pemkot Surabaya segera membubarkan dewan pengawas dan diikuti dengan mencopot siapa saja yang mengisi posisi jabatan direktur di PDAM, karena diputuskan sebagai produk cacat hukum.

Upaya pemkot Surabaya untuk melakukan banding terhadap gugatan Ali Musyafak sebagai ketua dewan pelanggan ternyata tidak dikabulkan, sehingga PTUN berkewajiban untuk segera mengeksekusi putusannya.

Dengan demikian, harusnya PDAM sudah tidak boleh bahkan tidak bisa lagi mengeluarkan anggaran untuk gaji, tunjangan maupun fasilitas apapun kepada sejumlah anggota dewan pengawas dan sejumlah orang yang mengisi posisi direktur yakni direktur utama, direktur keuangan dan direktur pelayanan, karena pengangkatannya di masa dewan pengawas yang telah divonis cacat hukum oleh PTUN.

“Seharusnya PDAM sudah tidak boleh lagi mengeluarkan anggaran untuk gaji dan tunjangan dewan pengawas dan 3 direktur yakni Direktur utama, Direktur Keuangan dan Direktur Pelayanan, karena nantinya akan bisa menjadi bahan temua BPK,” ucap Ali Musyafak, Senin (17/3/2014).

Dalam penjelasannya Ali Musyafak mengatakan bahwa dirinya sebagai ketua dewan pelanggan telah mengingatkan walikota dalam melakukan seleksi pemilihan dan penetapan dewan pengawas PDAM sesuai prosedur yang tertuang dalam perda no 2 th 2009, peremendagri no 2 th 2007, tentang PDAM yang menyebutkan bahwa dewan pengawas terdiri dari unsur pemda (pejabat pembina BUMD), unsur profesional yang menguasai manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikasi dan unsur masyarakat pelanggan.

Sementara khusus untuk unsur masyarakat pelanggan diwakili oleh dewan pelanggan atas dasar kepakatan secara lisan karena keberadaan dewan pelanggan adalah inisiatif pemkot Surabaya yang merujuk kepada Permendagri no 7 th 98 junto instruksi Mendagri no 25 th 99.

“Tapi kenyataannya, personil yang kini duduk di dewan pengawas tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, sehingga saya mengingatkan kepada Walikota Surabaya untuk menganulir dan menggantinya, tetapi tidak diindahkan, ya dengan terpaksa saya luncurkan surat gugatan ke PTUN, dan ternyata kami yang menang dan dibenarkan,” tandas mantan wartawan di era tahun 70 an ini.

Ali Musyafak juga mengatakan bahwa dirinya segera akan melayangkan surat permohonan eksekusi terhadap hasil putusan kepada PTUN yang rencananya akan di serahkan minggu depan. “Akhirnya kasus ini saya gugat di PTUN dan dikabulkan, namun sampai sekarang belum dieksekusi, oleh karenanya, minggu depan saya akan mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Ali Musyafak juga mengatakan bahwa dirinya berharap agar stakeholder PDAM Surabaya yang dalam hal ini adalah Walikota dan pelanggan bisa selalu duduk bersama, karena sejak dibentuknya dewan pelanggan tahun 2002, hubungannya masih harmonis sehingga banyak prestasi yang diperoleh karena selalu terjadi interaksi saling mengingatkan. Tetapi saat Walikota dijabat oleh Tri Rismaharini, komunikasi terputus, dan saat itu yang bisa hanya M Selim sebagai Dirut, namun akhirnya malah mengundurkan diri.

Hasil penelusuran media ini, income seorang ketua dewan pengawas PDAM Surabaya ternyata sangat fantastis karena bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan yang tentu akan mencapai ratusan juta pertahunnya. Betapa tidak, disamping gaji pokok, seorang ketua dewan pengawas juga mendapatkan tambahan honor dari jasa produksi yang nilainya 60% dari Direktur Utama, sementara yang berstatus anggota mendapatkan 40%.

Diakhir perbincangannya dengan media ini, Ali Musyafak juga sempat menyampaikan soal data laporan keuangan ganda yang dimilik oleh PDAM Surya Sembada kota Surabaya yakni laporan rekening dan laporan pelanggan. Tidak hanya itu, Ali juga membuka soal keberadaan pembayaran online yang dikatakannya telah menyalahi undang-undang bahkan dan berakibat kepada penyimpangan penggunaan anggaran dana Asper yang nilai mencapai 3- 6 miliar mulai bulan Juli – Desembar tahun 2013, dan masalah ini akan dikupas media ini secara lugas dan tuntas di edisi berikutnya.(OEI)

Komentar ditutup.